AKSES NEWS.COM, TERNATE – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara (DPPPA Malut) mengelar Peningkatan Kapasitas SDM Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Maluku Utara.
Kegiatan berlangsung di Emerald Hotel, Kelurahan Kalumpang Ternate, Selasa (13/8/24), dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara, Hj. Hairiah.
“Ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya perlindungan perempuan dan anak di Maluku Utara, ” ucap Hj. Hairiah saat menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Malut.
Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan, hal ini mengingat mereka adalah kelompok yang rentan dan sering kali menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Selain itu, ini juga memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam konteks manajemen kasus yaitu pendekatan yang sangat efektif karena memungkinkan kita untuk mengidentifikasi, mengelola dan menyelesaikan kasus -kasus yang melibatkan kekerasan atau pelanggaran hak-hak perempuan dan anak.
Oleh karena itu, cara yang lebih komprehensif dan seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak, diperlukan penanganan yang lebih terkoordinasi, terstruktur, dan berkelanjutan.
Dikatakan, pemerintah sangat mengapresiasi kegiatan dengan melalui berbagai kebijakan dan program serta terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perempuan dan anak.
“Untuk mencapai hal tersebut diperlukan aparatur yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam memberikan layanan yang profesional, responsif dan berkeadilan, “ucapnya.
Melalui kegiatan ini, kata Hairiah, pemerintah saat ini berharap para aparatur dapat meningkatkan pemahaman dan ketrampilan dalam menangani berbagai isu dan kasus yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Dikesempatan itu, Hairiah juga menekankan dua hal penting yaitu, pentingnya kolaborasi antar pihak, baik itu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta, dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, karena dengan kerjasama yang kuat, kita dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan adil buat semua.
Kedua, pentingnya pendekatan yang berpusat pada korban dalam manajemen kasus. Setiap langkah yang kita ambil harus didasarkan pada kepentingan terbaik korban, menghormati hak-hak mereka, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan yang manusiawi dan berkeadilan.
“Selamat kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan dan berpesan agar memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, dan bertukar pengalaman sehingga kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Maluku Utara, “pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan ini, mewakili Asisten Deputi Layanan Kementerian PPPA, Elsa Restriana, Kepala Dinas PPPA Provinsi Malut, Hj. Musrifah Alhadar, para Narasumber, Ketua Dewan Pembina Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara, peserta instansi terkait dari kabupaten kota se-Malut, Ketu Forum Anak Provinsi Malut Tahun 2023-2024 dari SMA 8 dan SMP Nurul Hasan. (At/red)
