AKSESNEWS.COM, TERNATE – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Maluku Utara, Musrifah Alhadar mengajak perempuan untuk menjadi pemilih yang cerdas dengan meningkatkan pemahaman terkait hak pilih dan menggunakan hak pilih tersebut.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPPPA Maluku Utara dengan tema “Perempuan Cerdas Memilih Tahun 2024”, diikuti ratusan peserta perempuan yang tergabung dalam berbagai organisasi di Maluku Utara dengan menghadirkan tokoh penting sebagai narasumber dari unsur KPUD Reni Banjar, Bawaslu Suleman Patras, Akademisi Herman Usman dan Kepala Kesbangpol Malut Armin Zakaria dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.
Kepala Dinas PPPA Maluku Utara, Musrifah Alhadar, menyampaikan bahwa upaya peningkatan keterlibatan perempuan perempuan dalam politik didorong melalui tindakan afirmatif sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam partai politik, lembaga legislatif, maupun di lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini telah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017.
Terkait dengan itu, Kementerian PPPA telah menghasilkan sebuah grand design peningkatan keterwakilan perempuan di DPR, DPD dan DPRD yang diformalkan dalam bentuk Permen PPPA Nomor 10 tahun 2015. Permen tersebut menjadi pijakan bagi PPPA dalam merancang program kerja, termasuk bagi pemangku kepentingan yang terkait dengan upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan.
Dalam grand design ada dua tujuan yang hendak dicapai: (1). Meningkatkan jumlah anggota perempuan di DPR dan DPRD pada Pemilu 2024, (2). Meningkatkan serta memperkuat representasi politik perempuan.
“Selama era reformasi upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan telah dilakukan dalam dua strategi : pertama strategi regulasi dengan mengatur tindakan afirmatif pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif dalam UU pemilu. Melalui tindakan afirmatif ini maka partai politik peserta pemilu wajib mencalonkan sekurang-kurangnya 30 persen,” ujarnya.
Menurut dia, rendahnya keterwakilan politik perempuan juga berdampak pada rendahnya kapasitas representasi perempuan. Setidaknya jika mengacu pada rendahnya produk regulasi yang berpihak pada kepentingan perempuan dan anak, baik dalam bentuk UU maupun Perda.
Banyak faktor yamg mengakibatkan keterwakilan kita sebagai perempuan sampai saat ini belum penuhi kuota 30 persen di parlemen yaitu budaya patriarki, yang masih tertanam kuat di masyarakat kita sendiri, seperti tidak adanya rasa percaya pada perempuan, kurang pendidikan politik karena politik sendiri dianggap sebagai ranahnya laki-laki, hal ini yang mengakibatkan perempuan menjadi apatis dengan politik serta stereotip gender, yang menganggap laki-laki mampu berpolitik. Saat ini dari Pileg 2024 Malut menghasilkan 14 senator pada DPRD Malut dan 2 srikandi di tingkat pusat.
“Perlu diketahui, jumlah pemilih kita di Malut pada Pemilu 2024 sebanyak 953.978 pemilih dan jumlah pemilih Gen Z sebanyak 303.727 pemilih atau 30 persen pemilih Gen Z dan sebagai urutan pertama jumlah pemilih terbanyak dengan begitu besarnya jumlah pemilih Gen Z, maka anak-anak ku ini yang akan menentukan masa depan Malut,” ungkapnya.
Dengan peran yang begitu besar menurutnya Gen Z tidak hanya menjadi pemilih pasif tapi juga agen perubahan yang aktif dalam proses demokrasi.
“Saya berharap hendaknya para peserta dapat memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya sebagai pelajaran awal pendidikan politik bagi semuanya , sehingga nantinya dapat memilih calon kepala daerah yang tepat, “tutupnya. (*)
