AKSESNEWS.COM, JAKARTA – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Dr. Abubakar Abdullah mendukung sepenuhnya Sistim Pembelajaran Online dalam rangka membangun sistem manajemen pembelajaran berbasis digital bagi seluruh Aparatur Sipil Pemerintah Desa dan pengurus kelembagaan desa saat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Implementasi dan Keberlanjutan Learning Management System (LMS) Pamong Desa yang dibuka secara resmi Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro di The Sultan hotel & Restoran,Jakarta, 15/10/2024.
Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan ada Tiga hal yang telah dilakukan pemerintah pusat terkait Desa diantaranya Regulasi dalam hal ini telah terbitnya Undang-Undang Desa tahun 2014, membangun kelembagaan yakni adanya Kementerian Desa dan yang ketiga adalah Uang Dimana tersedianya dana desa di seluruh Indonesia. Tiga hal penting tersebut telah berdampak nyata baik di pemerintahan maupun masyarakat desa sampai saat ini.
Namun, Ia juga meminta agar pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran daerah untuk mendukung program desa mandiri sehingga pemerintah desa tidak tergantung pada dana transfer dari pusat sebagaimana diharapkan Menteri Dalam Negeri.
“Dana desa mandiri artinya tidak mengandalkan dana transfer pusat karena mereka sudah memiliki pendapatan asli desanya mereka sendiri sehingga tidak tergantung dengan transfer dana desa”, kata Suharjan
Sementara, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Abubakar Abdullah didampingi Tiga pimpinan OPD yakni Kepala Dinas Kominfosan Iksan Arsad, Plt Kepala Dinas PMD Abduh dan Kepala Biro Adpim Rahwan K Suamba usai pembukaan Rakornas mengatakan pemerintahan berbasis digital saat ini telah menjadi sebuah keharusan bagi semua penyelenggara pemerintahan maka terkait dengan LMS Pamong Desa tersebut merupakan salah satu cara yang bermanfaat sehingga diharapkan agar secepatnya ditindaklanjuti.
“Saya berharap Output dari kegiatan ini adalah tersosialisasikannya program LMS pamong desa dan stakeholder terutama pemerintah daerah Kabupaten Kota dan tersedianya naskah masukan dan kebijakan terkait implementasi dan keberlanjutan LMS Pamong Desa Di Maluku Utara”, kata Pj Sekprov.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan akun LMS Pamong Desa secara Simbolis kepada Tiga Perwakilan Pemerintah oleh Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri didampingi Direktur jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. (Adm)
