AKSESNEWS.COM, JAKARTA – Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (PPUU DPD) Republik Indonesia mengundang Pj Gubernur Maluku Utara Drs Samsuddin Abdul Kadir M.Si untuk menyampaikan pandangan yang lebih komprehensif terkait usulan program legislasi nasional (prolegnas) DPD RI tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas tahun 2025.
Pertemuan dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin langsung Wakil Ketua Satu R. Graal Taliwo yang juga anggota DPD Dapil Maluku Utara.
Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir dalam kesempatan tersebut memaparkan status ibukota provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Sofifi dimana sejak dimekarkan hingga saat Ini masih berstatus kelurahan di kecamatan Oba Utara. Ia mengatakan dengan status Sofifi yang demikian maka mengakibatkan pemerintahan provinsi Maluku Utara tidak dapat bekerja secara optimal mengendalikan proses penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga meminta kepada PPUU DPD RI untuk membantu provinsi Maluku Utara melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang masuk ke provinsi Maluku Utara dan perlu mengintensifkan program pembinaan dan pelatihan terpadu kepada tenaga kerja lokal agar kualitas mereka dapat diandalkan dan mengurangi disparitas.
Selain itu, Samsuddin berharap usulan yang dibawa yakni penegasan terhadap undang- undang provinsi kepulauan dan Rancangan Undang-undang yang menjamin adanya pembagian hasil Sumber Daya Alam yang maksimal di bidang pertambangan dapat segera diwujudkan.
Sementara, anggota DPD dapil Papua induk Henock Puraro S. Sos meminta kepada seluruh anggota PPUU DPD agar serius memperhatikan usulan Pj Gubernur tentang Status Sofifi karena menurutnya apa yang disampaikan Pj Gubernur merupakan usulan prioritas yang harus dikawal Tim PPUU DPD RI.
Usai memberikan paparan, PJ gubernur Maluku Utara juga mengerahkan dokumen usulan yang dibawa ke RDP DPD RI yang diterima langsung Ketua PPUU.
Ikut dalam RDP, Ketua Tim DR Abdul Kholik SH, Wakil Ketua 2 Sewitri SE, M.Si, Hj Ade Yuliasih SH, M.Kn (Banten), Aji Mirni Mawarni (Kalimantan Timur), Hj Evi Evita Maya (NTB), Bahar Buasan ST (Kepulauan Babel), H Al Hidayah Samsu ( Sulsel), Azhari Cage, S.IP (Aceh), Almira Nabila Fauzi (Lampung), Dr. Hilmy Muhamad, M.A (DIY), Larasati Moriska (Kalimantan Utara) dan Lis Tabuni (Papua).
Sementara narasumber lain selain Pj Gubernur Maluku Utara adalah Ketua dprd Provinsi Banten Fahmi Hasim, Lucius Karus dari FORAMMPI dan Direktur Eksekutif PSHK Rizki Argama SH, LL.M.
Ikut mendampingi Pj Gubernur Maluku Utara Pj Sekprov Malut Abubakar Abdullah dan Karo Adpim Malut Rahwan K Suamba (adm)
