AKSESNEWS.COM, TERNATE – Penjabat Gubernur Maluku Utara, Drs. H. Samsuddin Abdul Kadir, resmi membuka rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Rakor UKPBJ yang diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Malut dengan tema “Peningkatan Kompetensi PBJ dan penguatan kelembagaan UKBPJ menuju Indonesia Emas”, bertempat di Bela Hotel, Senin (2/12/24).
Pj Gubernur saat memberikan sambutan menyampaikan, Pengadaan barang dan jasa sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan.
Menurut Samsuddin, perbaikan secara terus-menerus dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah merupakan suatu keharusan, agar prosesnya dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, efisien dengan tata kelola yang baik.
Kegiatan ini sangat penting dalam upaya untuk terus meningkatkan kinerja pengadaan, terutama dalam hal memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar UKPBJ untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa.
Dengan mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh UKBPBJ, Samsuddin berharap agar melalui rakor ini dapat mencari solusi yang efektif melalui diskusi bersama.
Selain itu, memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta tentang regulasi dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM dan kematangan UKPBJ, serta berbagi pengalaman dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa baik dari biaya, waktu, dan kualitas hasil.
“saya menitipkan pesan kepada Narasumber agar memberikan penyegaran kepada aparatur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Perangkat Daerah lainnya terkait pengadaan barang/jasa, dan kepada para peserta sekalian diharapkan berperan aktif dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kompetensi SDM PBJ dan penguatan kelembagaan UKPBJ, ” ucapnya.
Sementara itu Plt Kepala Biro PBJ Malut Abdul Farid Hasan dalam penyampaiannya mengatakan, dilaksanakannya kegiatan Rakor ini bertujuan untuk peningkatan kerja pengadaan, mendorong perubahan paradigma pengadaan barang dan jasa, mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh UKPBJ serta mencari solusi yang efektif dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang regulasi dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM kelembagaan UKBPJ.
“Semoga pertemuan ini akan dijadikan sebagai sarana untuk menginformasikan dan untuk memecahkan masalah yang terjadi sekaligus mengantisipasi masalah yang akan dihadapi, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, ” ucap Farid Hasan.
Pada kegiatan Rakor ini juga melibatkan narasumber yang terdiri dari LKPP, Perwakilan BPK Malut, pihak Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku Utara.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penerimaan penghargaan dengan berbagai kategori kepada 10 kabupaten/Kota dan OPD di lingkup Maluku Utara. (red)
