SOFIFI – Upaya mempercepat pengembangan Ibukota Provinsi Maluku Utara (Malut) bukan langkah baru. Untuk itu, diperlukan adanya komunikasi yang lebih sinergi dengan seluruh stakeholder.
Pasalnya, Ibukota provinsi Malut yang terletak di Sofifi merupakan milik semua warga masyarakat yang ada di Malut.
Oleh sebab itu, perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi bersama pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Pemerintah Kabupaten/kota dan juga para Wakil Rakyat Malut yang ada di Senayan.
Tak hanya itu, para pakar dari sisi akademisi perlu dilibatkan, dan juga teman-teman stakeholder dan masyarakat untuk membangun ibukota provinsi Malut.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Mulyadi Wowor usia menggelar Fokus Group Discussion di ruang aula Melati, Kantor Gubernur Malut pada Rabu (8/12/21) di Puncak Gosale.
Dalam suasana tersebut, tampak hadir dua narasumber yaitu, Prof. Husen Alting selaku praktisi hukum dan Dr. Azis Hasim salah satu pengamat Ekonomi Pembangunan dari Universitas Khairun Ternate.
Sementara, mewakili Pemprov Malut dihadiri oleh Asisten I Gubernur Idham Umasanggaji dan Kepala Balitbang Mulyadi Wowor dan dihadiri Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemprov Malut baik secara langsung maupun virtual melalui aplikasi meting zoom.
Kegiatan yang berlangsung dengan tema “Percepatan Pembangunan Sofifi Sebagai Ibukota Provinsi, tak lain adalah untuk melengkapi seluruh dokumen-dokumen dan masukan dari seluruh pihak terkait, ” ujar Mulyadi.
“FGD tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait hal-hal yang dapat memboboti dokumen-dokumen pengusulan percepatan pembangunan Ibukota provinsi Malut, “katanya.
Dikatakan, berkata adanya kegiatan FGD terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan bahwa percepatan pembangunan Sofifi sebagai ibukota provinsi Malut berbagai pihak telah menyetujui dan mendukung.
Kedua, masih perlu dilakukan komunikasi yang lebih sinergi dengan berbagai pihak terkait termasuk pemerintah Kota Tidore Kepulauan, dan pemerintah kabupaten kota yang ada di Malut.
“Saya kira ini perlu sinergi dan kolaborasi dari semua pihak guna mempercepat mendorong pemerintah pusat untuk merealisasikannya, sebab ini sudah cukup lama menunggu, “katanya.
Karena itu, butuh langkah-langkah yang perlu disegerakan, “tambah Mulyadi.
“Kami tentu dari Balitbangda berharap dalam rangka membangun kolaborasi atau kemitraan dengan teman-teman OPD maupun Akademisi dan masyarakat perlu di tingkatkan.
Hal ini agar masalah yang ada di pemerintahan misalnya, dapat kita selesaikan di forum-forum yang tidak terlalu formal.
“Perlu ada diskusi kecil yang harus dilakukan oleh para OPD untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. (@)
