AKSESNEWS.COM, HALSEL – Komitmen Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba untuk mensejahterakan petani di Maluku Utara tak sekadar isapan jempol belaka, hal ini diwujudkan dalam bentuk keberpihakan anggaran sebesar Rp 17 miliar di sektor pertanian.
Hal ini diungkapkan oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Muhtar Husen saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrembangtan) yang dilaksanakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Selatan, Rabu (8/3/2023).
“Tahun ini untuk membantu petani di 10 Kabupaten Kota telah dianggarkan sebesar Rp 17 miliar,” ungkapnya.
Anggaran tersebut untuk mendukung program 100 hektare lahan pertanian di tiap kabupaten kota, dalam bentuk alat-alat pertanian, bibit dan juga pupuk.
“Anggaran tersebut murni dari APBD dan juga APBN, sementara untuk Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 140 hektare,” jelasnya.
Gubernur Maluku Utara, yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Sri Haryanti Hatari saat buka kegiatan dan menyampaikan beberapa poin Musrembangtan juga menyebutkan berkaitan dengan prioritas pembangunan daerah dengan dukungan APBD untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani.
Hal tersebut disampaikannya pada acara Musrengbangtan tahun 2023, bertajuk “Memperkuat pertanian maju, mandiri dan modern untuk pemulihan ekonomi guna mewujudkan Maluku Utara sejahtera”.
Sri Haryanti Hatari saat membacakan sambutan gubernur, menuturkan, bahwa penyelenggaraan Musrenbangtan ini mempunyai arti penting dan strategis
Hal ini dalam rangka mencari masukan guna menyusun perencanaan pembangunan pertanian tahun 2024 untuk mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran program.
“Melalui Musrenbangtan ini diharapkan dapat dilakukan sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan khususnya bidang pertanian, baik yang memerlukan dukungan pendanaan APBD, kabupaten/kota, Provinsi dan APBN,” katanya di atas podium.
Sehingga, menurutnya pelaksanaan Musrenbangtan dapat menghasilkan suatu perencanaan yang berkualitas, transparan dan akuntabel, yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pertanian pada tahun 2024.
Sri bilang pembangunan di bidang pertanian tidak hanya bisa ditumpukan kepada pemerintah daerah semata, tapi juga diperlukan peran serta masyarakat, stakeholder bidang pertanian dan unsur-unsur lainnya.
“Untuk itu peserta forum Musrenbangtan secara aktif dapat menyampaikan ide, gagasan dan saran sebagai masukan dalam rangka pembangunan bidang pertanian khususnya untuk tahun 2024,” pinta Sri.
Disebutkannya, bahwa hal lain yang perlu diperhatikan agar sinergitas program pembangunan tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat harus diwujudkan dengan mengarahkan pada fokus program yang sama.
“Artinya bahwa program pembangunan tingkat kabupaten/kota harus dirancang untuk mendukung program pembangunan di tingkat provinsi, dan kementerian,” kata Sri.
Selain itu, ditambahkannya, dalam konteks pengembangan komoditas pertanian unggulan, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Namun perlu juga penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM, dikarenakan ini penting untuk mewujudkan masyarakat pertanian yang maju dan berdaya saing.
Lanjut Sri mengusulkan, agar adanya pengembangan produk unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Hal ini seperti yang tertuang dalam misi RPJMD Provinsi Maluku Utara poin keempat membangun perekonomian daerah Yang Inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber saya slam berkelanjutan,” ujarnya.
Dikatakannya, momen terpenting dalam forum Musrenbangtan ini adalah perumusan perencanaan pembangunan bidang pertanian, khususnya pada tahun 2023.
“Oleh karena itu forum Musrenbangtan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan optimal,” pintanya.
“Semoga kedepan sistem perencanaan kita semakin baik, karena keberhasilan suatu kegiatan tidak terlepas dari peran perencanaan,” harapnya.
Kegiatan Musrembangtan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pertanian, Wakil Bupati Halmahera Selatan dan seluruh Kepala Dinas Pertanian se-Provinsi Maluku Utara. (Ong)
