AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi kembali duduk bersama dengan Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba terkait tindak lanjut pembahasan Pengembangan Kota Baru Sofifi sesuai RPJMN 2020-2024, khususnya pembahasan Bandara Loleo, Pelabuhan Gita dan Sofifi. Pertemuan dua pejabat tinggi tersebut dilaksanakan di ruang kerja Menteri Perhubungan RI, Jumat (15/07) di Jakarta.
Menteri Perhubungan RI dalam pertemuan tersebut sangat berharap pembagunan Bandara Loleo yang saat ini sedang menunggu hasil Fasibility Study dari tim Universitas Trisakti serta pembebasan lahan tahap satu seluas 400m x 300m dapat berjalan lancar.
Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba memberi apresiasi kepada Menteri Perhubungan dan jajarannya yang terus mengawal usulan pemerintah provinsi Maluku Utara di bidang perhubungan. Ia berharap sebelum akhir masa jabatannya nanti, bandara Loleo sudah merampungkan semua perencanaannya dan rencana pembangunan pada tahun 2023 dapat dimulai. gubernur juga meminta Pemerintah kota Tidore Kepulauan dan semua unsur terkait di Maluku Utara untuk mendukung rencana besar tersebut.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Armin Zakaria mengatakan saat ini dokumen pendukung antara lain Fs, RIB dn DED amdal sedang dikerjakan dan diupayakan dapat terselesaikan pada tahun ini. Kemudian, dari hasil tersebut akan ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan sebagai dasar pembangunan bandara Loleo dan anggaran yang disiapkan sesuai usulan pusat serta dilakukan MoU tanggungan Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
“Jadi tangung jawab Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah menyiapkan lahan, fs atau perbaikan titik koordinat pada studi kelayakan yang dibuat konsultan dari Universitas Trisakti sementara dokumen Rencana Induk Bandara dikerjakan oleh Tim dari Unkhair Ternate, “kata Armin Zakaria.
Kemudian, dokumen Rencana Tekhnik Terinci dikerjakan konsultan dari Universitas Trisakti serta dokumen Amdal yang akan selesaikan di akhir tahun 2022.
“amdal akan di buat diakhir tahun setelah diterbitkannya SK Penlok dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “lanjut Armin.
Pantauan di lapangan, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya sumadi didampingi Direktur kepelabuhanan Ir.Subagyo MT, Plt.Dirjen perhubungan Udara Nur Isnain sementara Gubernur Maluku Utara didampingi Kepala Dinas PTSP Bambang Hermawan, Kepala Dinas Perkim Adenan dan Kepala Badan Penghubung Malut K.R.N.S. Lestari. (*)
