AKSESNEWS.COM, TERNATE –Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara (DPPPA Malut)
mengelar kegiatan Manajemen Kasus Peningkatan SDM Aparatur Layanan PPA Malut.
Acara yang berlangsung di Gaia Hotel Ternate pada Selasa, 13 Desember 2022, secara resmi dibuka oleh Musrifah Alhadar selaku Kepala Dinas PPPA Malut.
Musrifah Alhadar menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat memberikan dampak negatif, bahkan tidak hanya terhadap korban tapi juga tumbuh kembang anak dalam suatu keluarga.
Menurutnya, akibat dari kekerasan membawa berbagai persoalan di masyarakat. Misalnya, terjadinya persoalan medis, sosial dan bahkan hak asasi manusia.
“Ada banyak faktor yang menyebabkan perempuan dan anak mengalami permasalahan, seperti faktor salah persepsi yang menganggap wajar apa bila kekerasan dilakukan terhadap perempuan dan anak sebagai salah satu cara mendidik mereka.
Kemudian faktor budaya, kemiskinan dan faktor lainnya yang tidak memberikan perlindungan dan perlakuan khusus terhadap perempuan dan anak sehingga menimbulkan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perampasan hak-hak perempuan dan anak.
Apalagi, lanjut Musrifah, sampai saat ini masih banyak perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang belum terlaporkan baik di tempat-tempat pelayanan yang telah tersedia, hal ini karena rasa takut atau merasa terancam keamanan, serta masih adanya anggapan sebagai ranah privat dan merupakan aib pribadi maupun keluarga bila diketahui oleh orang lain.
Karena itu, dalam upaya pemulihan korban kekerasan tentunya juga memerlukan layanan yang meliputi layanan medis, layanan psikologis, layanan bantuan hukum, layanan pengaduan, layanan pendampingan dan lain sebagainya.
Musrifah bilang, tantangan dari penanganan kasus terhadap perempuan dan anak dari hari ke hari semakin kompleks dengan dinamika bentuk kekerasan dan jenis kasus kekerasan yang semakin beragam.
Oleh karena itu, penyedia layanan UPTD PPA, APH dan LSM dituntut untuk terus mampu beradaptasi degan perkembangan perubahan yang terus ditingkatkan oleh pemerintah melalui regulasi- regulasi agar dapat memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi korban.
“Mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah sesuatu yang mudah, namun untuk meminimalisir kekerasan, salah satu upaya adalah dengan meningkatkan kwalitas SDM layanan yang terlibat dalam pelayanan korban kekerasan, “tutur Musrifah.
Ia berharap, kegiatan manajemen kasus yang dilaksanakan DPPPA tahun ini bisa menjadi satu instrumen penting dalam melakukan peningkatan pelayanan yang tepat sasaran kedepannya “pungkasnya.
Turut hadir, Kepala Dinas PPPA Kota Kota Ternate, Kepala DPPPA Kabupaten Halmahera Barat, Kepala DPPPA Kota Tidore, dan Kepala P2TP2A Ternate, Kepala UPTD PPA Kabupaten Halmahera Barat, Kepala UPTD PPA Kota Tidore, Unit PPA Polda Malut, Unit PPA Polres Ternate, Unit PPA Polres Halmahera Barat, Unit PPA Polres Tidore serta perwakilan UPTD PPA Malut. (*)
