AKSESNEWS.COM, HALSEL – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat Malut Tahun 2023, di Hotel Lipu Buana Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Rabu (5/7/23).
Rakor dengan mengusung tema “Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dan Penguatan Wali Data”, dibuka secara resmi oleh Gubernur Malut yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Sri Haryanti Hatari.
“Atas nama pemerintah provinsi Malut, kami mengapresiasi sekaligus menyambut baik Rakor Diskominfo Malut di Kabupaten Halsel, “ujar Sri Hartati saat menyampaikan sambutan Gubernur.
Disampaikan, keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan yang dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel dengan tetap mempertahankan potensi dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, “katanya.
Sejalan dengan itu, dalam rangka perwujudan satu data Maluku Utara diharapkan rapat koordinasi ini dapat membangun kolaborasi antar kabupaten kota dengan sinergi berbagai perangkat daerah guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, efektif transparan dan akuntabel.
Sri juga menyampaikan bahwa untuk mewujudkan satu data perlu diperhatikan perencanaan transformasi digital. Selain itu, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital yang diikuti percepatan penyediaan layanan internet di seluruh desa dan kelurahan serta titik-titik layanan publik.
Untuk satu data di daerah Maluku Utara, hari ini untuk menghindari banyaknya data yang terpisah dan tumpang tindih sebagaimana sering terjadi di beberapa organisasi perangkat daerah yang selama ini terjadi dan kita rasakan.
Lanjut Sri, Integritas satu data ini juga sebagai implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang kita kenal dengan SPBE yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih yang efektif jumlah transparan dan akuntabel, sehingga pemerintah daerah memiliki pelayanan pabrik yang berkualitas dan terpercaya.
Menurutnya, setiap program yang dilakukan dalam rangka SPBE selayaknya termanifestasikan menjadi sebuah program daerah yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dan saling terhubung satu dengan yang lain.
Meski begitu, hingga saat ini masih terdapat program SPBE atau proyek E-government yang dilaksanakan secara sporadis. Selain tumpang tindih, ini juga nanti mengakibatkan atau menimbulkan masalah yakni pemborosan.
Oleh karena itu, reaktor ini diharapkan bisa dijadikan sebagai momentum satu data Malut yang dalam hal ini adalah para Dinas Komifo dan persendian sebagai wali data dapat memaknai tata kelola data dari berbagai perspektif guna mewujudkan implementasi satu data di Malut.
“Kita memang menyadari bahwa kemajuan yang terjadi saat ini belum mencapai target maksimal, karena kita banyak terkendala dengan berbagai faktor yang sampai saat ini masih menjadi tantangan kita bersama seperti keterbatasan infrastruktur, penyediaan data center yang belum memadai, permasalahan ego sektoral dari setiap instansi pemerintahan serta faktor minimnya jumlah maupun kualitas sumber daya manusia pengelola data yang kita miliki.
Untuk mengatasi tantangan tersebut maka kita memerlukan komitmen bersama diantara kita diperlukan kolaborasi diperlukan juga koordinasi dan sinergitas antar pemda kabupaten kota dengan provinsi.
“Saya berharap, kegiatan dinas komunikasi informatika dan persendian kabupaten kota se-provinsi Malut semakin berkompeten dalam upaya optimalisasi strategi komunikasi Pemerintah Daerah yang berkualitas dan akuntabel.
Semoga dengan kegiatan ini semakin menguatkan diantara dinas kominfo kabupaten kota dengan provinsi agar dapat memper cepat implementasi satu data Indonesia dan provinsi Maluku Utara.
“Kami berharap, peserta bisa mengikuti apa yang diberikan sehingga nantinya dapat bermanfaat dan diimplementasi dalam tugas masing-masing, “tutup Sri Hatari.
Mewakili Bupati Halsel, Sekertaris Daerah, Samiun Rajilun mengucapkan “Selamat datang di Bumi Saruma Halmahera Selatan kepada seluruh peserta.
Samiun Rajilun menyampaikan bahwa tata kelola pemerintahan menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Hal ini seiring dengan banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
“Karena itu, masyarakat harus mendapatkan hak yang berkaitan dengan kebijakan -kebijakan pemerintah, “katanya.
Untuk itu, saat ini kita harus tetap memperkuat bersama untuk berkolaborasi untuk menyiapkan dan mengelola data dan berbagi data untuk kemajuan bersama membangun Maluku Utara.
“Maluku Utara akan maju, Karen ada desa yang maju dan kecamatan yang maju, kabupaten yang maju, “pungkasnya.
Sebelumnya, Iksan selaku Ketua Panita menyampaikan bahwa, Rakor ini merupakan forum koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mensinergikan program kegiatan prioritas pemerintah daerah.
“Kegiatan ini diikuti oleh peserta pegawai Dinas Kominfo se-Perivinsi Maluku Utara dan menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian Kominfo secara vertikal (daring), dan Kepala Badan Statistik Maluku Utara, Tenaga Ahli Gubernur, Kadis Kominfo Halmahera Selatan dan Kepala Dinas Kominfo Malut, H. Iksan Arsad, “katanya. (**)
