AKSESNEWS.COM, TERNATE –Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Maluku Utara bersama Kementerian PPPA RI mengelar rapat Koordinasi workshop percepatan revitalisasi Program Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Maluku Utara tahun 2024.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA RI di Hotel Safirna, Rabu (6/3/24) dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Utara yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Fachrudin Tukuboya.
Fachrudin menyampaikan bahwa untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional menginstruksikan kepada semua instansi pemerintah untuk melaksanakan PUG dalam setiap proses dan tahapan pembangunan.
Berkenaan dengan hal itu lanjut Fachrudin, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 mengamanatkan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk dilakukan di pusat dan daerah.
“Olehnya itu, perlu menentukan langkah-langkah strategis yang harus diambil yang dilandaskan pada hasil analisis mendalam terhadap situasi Pengarusutamaan Gender dan mengupayakan sumber daya yang ada di masyarakat selama ini, “kata Fahrudin saat membacakan sambutan tertulis Gubenur.
Dirinya mengatakan, DPPPA sebagai instansi sebagai garda terdepan dalam pengintegrasian isu gender dan pemberdayaan perempuan, terus berupaya untuk memastikan pelaksanaan PUG di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota.
Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya, yaitu: pelembagaan PUG; penyelenggaraan PUG belum komprehensif pada seluruh proses pembangunan; kurangnya daya ungkit strategi PUG dalam menyelesaikan isu pembangunan nasional dan daerah; serta kurangnya keterlibatan stakeholders dalam menyelesaikan isu gender di berbagai bidang Pembangunan.
“Saya berharap kepada peserta rapat Koordinasi Workshop Percepatan Revitalisasi PUG di Maluku Utara. ini dapat memberikan saran dan masukan demi percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Maluku Utara, “ungkap Fahrudin.
Sementara Asisten Deputi PUG Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Iip Ilham Firman melalui sambutannya menyampaikan, dalam rangka mendorong optimalisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender pemerintah melalui kementrian PPPA berupaya melakukan simplifikasi dan revitalisasi PUG sehingga diharapkan bisa lebih mudah diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
“Saya berharap kegiatan yang dilaksankan selama dua hari ini mudahan bisa kita optimalkan bersama dan implementasikan dalam tugas pemerintah daerah, ” ucap Ilham.
Kegiatan workshop ini juga di pandu oleh Kadis PPPA Malut, Musrifa Alhadar bersama stakeholder dengan melibatkan sejumlah peserta dari 10 kabupaten/Kota di provinsi Maluku Utara. (at/Adm)
