AKSESNEWS.COM, TERNATE –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengelar kegiatan Forum Ekonomi Regional, Sabtu (17/12/2022).
Kegiatan yang berlangsung di Gamalama Ballroom Sahid Bela Hotel Ternate, menyongsong
tema “Transformasi pertumbuhan ekonomi terhadap daya saing usaha kecil dan menengah”, dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Malut, M. Al Yasin Ali.
Dalam sambutannya, M. Al Yasin Ali, menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi atas langkah DPRD lewat komisi II yang sudah berinisiatif membuat kegiatan forum Ekonomi Regional.
“Patut untuk kita berikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang terus menggagas kegiatan forum diskusi bertajuk penguatan ekonomi regional, “ucapnya ditengah-tengah berlangsungnya kegiatan.
Menurut Wagub, forum ini adalah forum yang sering dilakukan oleh DPRD Malut untuk melahirkan ide, gagasan dan pikiran dalam memperkuat strategi pengembangan ekonomi regional di Malut.
“Patut untuk menjadi perhatian kita semua bahwa saat ini provisi Malut menjadi pusat perhatian nasional bahkan tingkat dunia. Malut menjadi provinsi dengan tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Indonesia mencapai 27.74 persen,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Al Yasin Ali, tingkat inflasi di Malut menjadi paling terendah di seluruh Indonesia, yakni 2.9 persen. Dua hal tersebut harus menjadi materi diskusi yang penting dalam forum ini. Dalam forum diskusi ekonomi regional ini, ada tiga hal yang menjadi focus pembahasan yakni ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM dan Perdagangan.
Wagub menjelaskan, persoalan ketenagakerjaan di Malut menjadi penting untuk dibicarakan pada hari ini setelah meningkatnya jumlah perusahaan besar yang beroperasi di Malut maka jumlah tenaga kerja juga ikut bertambah seperti perusahaan tambang yang merupakan tempat paling banyak merekrut tenaga kerja baik lokal, nasional bahkan tenaga kerja asing.
Selain itu dikatakan Wagub, meningkatkan jumlah tenaga kerja memberi dampak perubahan ekonomi tersendiri bagi para tenaga kerja. Perubahan status sosial masyarakat Maluku Utara yang sebelumnya berprofesi lain kemudian ramai-ramai mengajukan permohonan menjadi tenaga kerja di perusahan dengan pendapatan diatas rata-rata.
“Sebagai Wakil rakyat dan sebagai perpanjangan tangan suara rakyat maka saudara-saudara harus mampu memperhatikan setiap dinamika yang terjadi dengan memperhatikan kebutuhan mereka,” harap Yasin Ali.
Selain itu, persoalan Koperasi dan UMKM serta perdagangan di Malut di mana upaya yang dilakukan telah dilakukan Pemprov Malut melalui Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendorong penguatan sektor UMKM di Malut melalui pemberian bantuan sembako, bantuan perkuatan modal, bantuan peralatan produksi, peningkatan literasi pemasaran online melalui pelatihan-pelatihan dan memfasilitasi Pembuatan Market Place BabeliMalut.
Saya berharap, dengan adanya Forum Ekonomi Regional hari ini, Pemerintah daerah maupun DPRD sebagai mandataris rakyat dapat melakukan kajian yang lebih objektif terhadap upaya peningkatan nilai-nilai ekonomi di Maluku Utara, “harap Al Yasin Ali.
Sementara Ketua DPRD Provinsi Malut, Kuntu Daud dalam sambutannya menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo dalam sebuah kesempatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Provinsi Malut.
“Apresiasi itu, karena Maluku Utara merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, bahkan di dunia,” ujar Kuntu Daud.
Disampaikan, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sayangnya tidak dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Malut, padahal Malut juga sebagai provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia yang hal ini sesuai rilis Badan Pusat Statistik.
“Mestinya kebahagiaan itu berkolerasi dengan tingkat kesejahteraan ekonomi,” katanya.
Ia menjelaskan, jika Provinsi Malut atau Jazirah Moloku Kie Raha memiliki sejarah yang gemilang menyangkut perekonomian dunia, dikarenakan dalam jejak masa lampau, jazirah ini merupakan jalur rempah yang ikut berperan menggerakkan pusat kekuatan ekonomi dunia.
“Malut pun pernah menyumbang ribuan ton kopra untuk pembebasan Irian Barat, tapi apa kabar petani cengkeh, pala dan juga kopra di hari ini,” bebernya
Masih Kuntu menjelaskan, salah satu faktor kesejahteraan ekonomi yang belum merata di Malut, dikarenakan masih minimnya peran pemerintah sebagai fasilitator dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM), para pelaku UKM tidak menjadi aktor ekonomi utama sehingga tidak menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Belum lagi, pembangunan ekonomi masih bersifat parsial, masing-masing daerah di kabupaten/kota belum memperlihatkan sinergitas dan konektifitas, salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dalam pengembangan UMKM.
“Bercermin dari sini, Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara berinisiatif memfasilitasi kegiatan yang bertajuk forum diskusi pembangunan ekonomi regional,” jelasnya.
Oleh karena itu, forum diskusi yang digelar hari ini adalah sebuah ikhtiar dari beberapa persoalan diatas, serta menjadi forum curah gagasan dalam menghadapi problem pembangunan ekonomi regional.
Pihaknya berharap forum diskusi semacam ini dapat dihelat secara berkesinambungan, dikarenakan ini merupakan upaya untuk mengefektifkan jaringan komunikasi, koordinasi dan koneksi antar semua unsur pemerintah serta masyarakat.
“Kami menaruh harapan besar, forum diskusi ekonomi pembangunan regional ini mempunyai hasil positif dan dapat ditindak lanjuti, “tutupnya. (RU/MS/AN)
