AKSESNEWS.COM, JAKARTA — Menjelang tutup tahun anggaran 2022, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti laju realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu seperti yang disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara daring dan luring dari Gedung Sasana Bhakti Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (26/12/2022).
Berdasarkan data Kemendagri, Mendagri mengungkapkan, total realisasi pendapatan daerah per 23 Desember 2022 baru mencapai 90,60 persen. Padahal pada 2021, realisasi APBD per 31 Desember mampu mencapai 96,16 persen. “Ini ada sesuatu masalah pasti ini,” ujarnya.
Dirinya membeberkan data realisasi pendapatan sejumlah daerah per 23 Desember 2022 yang terbilang rendah. Misalnya di tingkat provinsi, daerah tersebut seperti Provinsi DKI Jakarta realisasi pendapatannya baru 79,82 persen, Maluku Utara 80,66 persen, Sulawesi Tengah 82,78 persen, Maluku 83,87 persen, dan Nusa Tenggara Barat 84,31 persen.
Kemudian kabupaten dengan realisasi pendapatan rendah, yakni Kabupaten Bangka Selatan 58,78 persen, Ende 58,89 persen, Kayong Utara 62,35 persen, Seram Bagian Timur 62,36 persen, dan Halmahera Tengah 63,68 persen.
Sedangkan kota dengan realisasi pendapatan rendah, yaitu Kota Sorong 72,23 persen, Balikpapan 74,23 persen, Pematang Siantar 75,51 persen, Tual 75,55 persen, dan Binjai 75,60 persen.
Selain pendapatan, realisasi belanja juga masih terbilang rendah. Pasalnya, hingga tanggal 23 Desember, realisasi belanja APBD baru mencapai 78,29 persen. Padahal per 26 Desember 2022, realisasi APBN secara nasional telah mencapai 91,02 persen. “Kemendagri sendiri sudah mencapai 98 persen realisasinya,” terang Mendagri.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga membeberkan daerah dengan realisasi belanja rendah per 23 Desember 2022. Hal itu misalnya di tingkat provinsi yakni Provinsi Sulawesi Tengah 66,25 persen, Maluku Utara 67,42 persen, Kalimantan Timur 69,49 persen, Kepulauan Bangka Belitung 73,47 persen, dan Papua 73,90 persen.
Kemudian kabupaten dengan realisasi belanja rendah, yakni Kabupaten Kepulauan Selayar 58,49 persen, Tambrauw 59,25 persen, Bondowoso 59,53 persen, Kepulauan Tanimbar 59,55 persen, dan Kotabaru 59,65 persen. Sedangkan kota dengan realisasi belanja rendah, yakni Kota Makassar 50,23 persen, Parepare 56,51 persen, Balikpapan 56,66 persen, Baubau 59,33 persen, dan Banjarmasin 61,60 persen. (red/Kemendagri)
