AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) terus berupaya memberikan yang terbaik untuk pelayanan publik berbasis digitalisai kepada masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang belum lama ini mampu menorehkan capai nilai tinggi. Karena itu, jika implementasi SPBE semakin baik, maka Provinsi Maluku Utara akan bisa menuju “Smart Province.
“Dari sisi integrasi aplikasi dan data rupanya kita telah dikategorikan cukup matang. Dan ketika warga bisa berinteraksi secara digital dengan layanan publik pemerintahan itu kita punya great terus naik, “ujar Kepala Diskominfosan Maluku Utara, Iksan R.A. Arsad saat dikonfirmasi, Rabu (5/4/23) di Sofifi.
Disebutkan, hal itu terlihat dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara yang sudah ada layanan publik digital, yakni pajak online, perizinan online, layanan kesehatan online, literasi digital, termasuk barang dan jasa.
“Hal itu yang membuat kita punya kematangan terlihat menyangkut great penilaian, sehingga nilai SPBE dari satu koma naik ke 2,47. Kami target di tahun ini capai tiga, mudah-mudahan,” katanya.
Dijelaskannya, sementara dari sisi kategori smart province, memang kami di Provinsi Malut sudah 60%, dimana pemda 10 kabupaten/kota sudah punya master plan dan dibantu sama Kementerian Kominfo.
“Nah, itu yang membuat Kementerian Kominfo mengarah ke smart province. Dan smart province bertumpu juga pada smart governan, kemudian smart governan terlihat kematangan SPBE tadi,” paparnya.
Dikatakan, ketika kematangan SPBE kami sudah mendekati dua koma lima sampai tiga koma lebih, itu berarti kami sudah siap secara smart governannya.
“Itu artinya kita punya birokrasi sudah siap dalam penerapan SPBE, walaupun terdapat kendala disana sini. Cuma dari sisi layanan bisa dibilang kita sudah matang, karena memang kita tertinggi dari Maluku Papua serta Sulawesi,” ungkapnya.
Kendati demikian, diakui Iksan jika berkaitan dengan smart province atau smart governance memang baru tahun ini diupayakan oleh Kementerian Kominfo untuk mereka membuat pendampingan. (rfd/red)
