AKSESNEWS.COM, TERNATE – Peserta Didik Sekolah Pimpinan Tinggi (Serdik Sespimti) Polisi Republik Indonesia (Polri) Angkatan Ke-32 Tahun 2023 melakukan Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) di Provinsi Maluku Utara (Malut).
Sebanyak 2 (dua) Serdik Sespimti Polri dengan 3 (tiga) orang pendamping dari Kelompok Kerja (Pokja) 12 (dua belas) melakukan diskusi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut. Bertempat di Kediaman Gubernur, Selasa (25/7/2023).
Dalam kesempatan itu, Partomo selaku Ketua Pokja 12 Sespimti Polri Angkatan Ke-32 Tahun 2023 mengatakan, bahwa pihaknya datangi Pemprov Malut dalam rangka melakukan PKDN sebagai Serdik Sespimti Polri angkatan tersebut.
“PKDN ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan kita dalam proses belajar di Sispimti Polri. Dimana sebelumnya kita sudah jalani Praktek Kerja Luar Negeri kemudian saat ini di dalam negeri, dan kita dapatnya di wilayah Maluku Utara,” kata Partomo.
Lanjut Partomo, terdapat 12 Pokja yang melakukan PKDN di 12 Provinsi, dan salah satunya adalah pihaknya dari Pokja 12 di Provinsi Malut yang agendanya berupa diskusi bersama Pemprov Malut membahas tema pengelolaan konflik sosial jelang Pemilihan Umum (Pemilu).
“Jadi kita dari kelompok kerja 12, wilayahnya adalah provinsi Malut, tema yang dibicarakan adalah masalah pengelolaan konflik sosial guna nanti menghadapi pelaksanaan Pemilu Tahun ahun 2024,” jelasnya.
Menurutnya, dari hasil diskusi terhadap tema tersebut, pihaknya akan buat produk naskah tulisan yang nantinya dijadikan rekomendasi kepada Pemprov dan Polisi Daerah (Polda) Malut, agar bisa mengantisipasi konflik sosial, utamanya pengelolaan Kamtibmas di Pemilu 2024.
“Kita tahu bahwa Maluku Utara punya historis, kemudian dari situ kita melihat pemetaan ancaman yang potensinya bukan hanya masalah ras tapi masalah budaya. Apalagi jelang Pemilu, itu yang nantinya kita jadikan pendalaman supaya kita berikan rekomendasi,” ujarnya.
Kendati demikian, Partomo mengaku bahwa berdasarkan paparan Pemprov Malut dalam diskusi tersebut, semua upaya sudah dilakukan, dimana antisipasi dan solusi sudah ada, kemudian kerja sama Forkompimda juga baik tinggal dijalankan.
Sependapat dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Malut Drs. Samsuddin Abdul Kadir menuturkan, bahwa Provinsi Malut punya sejarah panjang yang menjadi latar belakang kondisi, disamping itu juga punya sejarah Pemilu dan Pilkada sebelumnya termasuk Tahun 2019.
“Dalam sejarah panjang itu ada hal-hal terkait dengan kerawanan sosial, politik dan kerawanan penyelenggaraan Pemilu, Pilkada dan sebagainya. Dimana hal tersebut menjadi atensi kita menjelang pelaksanaan Pemilu Tahun 2024,” kata Sekdaprov Malut.
Lanjut Sekdaprov Malut bahwa pihaknya mengapresiasi kedatangan Serdik Sespimti Polri yang menjalani PKDN ini untuk melakukan penggalian informasi terkait pengelolaan konflik sosial di Provinsi Malut yang akan dijadikan karya tulis dalam PKDN tersebut.
“Kita mengapresiasi karena diskusi yang dilakukan cukup membangun dan mereka sudah mengcover data dan informasi sebelum kita pertemuan. Sehingga diskusi ini kita mempelajari bagaimana situasi dan kondisi kita menuju Pemilu Tahun 2024,” ucapnya.
Orang nomor tiga di Pemprov Malut ini menegaskan, pada dasarnya yang didiskusikan mengenai potensial konflik sosial dan konflik di Pemilu dan Pemilukada dan kita mendapatkan masukan masukan dari Serdik Pokja 12 itu.
“Jadi masukan-masukan yang diberikan terkait dengan data pemilih, dimana butuh kita kroscek lebih baik. Oleh karena itu kita diskusikan terkait koordinasi dengan Forkompimda kemudian stakeholder dan tokoh masyarakat agar berkembang baik,” pungkasnya. (rfd)
