AKSESNEWS.COM, TERNATE – Penjabat Gubernur Maluku Utara, Drs. Samsuddin A. Kadir, M.Si, menghadiri kegiatan rakorda kajian hilirisasi investasi strategi sektor mineral dan batubara tahun 2024, yang dilaksankan di Bela Sahid Hotel, Kamis (25/7/24)
Rakorda hilirisasi investasi strategi sektor minerba ini, bertujuan untuk memperoleh data dan informasi, masukan dan arahan dari seluruh stakeholder daerah, serta pelaku usaha dalam rangka menganalisa dampak dari hilirisasi nikel di Malut.
Pj.Gubernur Samsuddin A. Kadir dalam sambutanya menyampaikan, Maluku Utara menjadi wilayah dengan sumber daya dan cadangan logam Nikel kedua terbesar di Indonesia dengan jumlah sumber daya sebesar 38.077.361 ton dan cadangan sebesar 16.004.731 ton yang tersebar di 79 lokasi. Pada tahun 2023, produk pertambangan komoditas Nikel yang dihasilkan oleh perusahaan tambang di Maluku Utara mencapai sebesar 39.942.641 WMT.
Jumlah tersebut, lanjut Samsuddin, tersebar pada 3 kabupaten yang ada di Provinsi Maluku Utara yaitu Kabupaten Halmahera Tengah dengan total produksi terbesar sebesar 14,672.174 ton WMT, diikuti Kabupaten Halmahera Selatan dengan total produksi dan Kabupaten Halmahera Timur sebesar 13.291.607 ton WMT, dan produksi Kabupaten Halmahera Timur sebesar 11.978.860 ton WMT. Komoditas turunan Nikel juga mendominasi ekspor yang dominan di Maluku Utara yang disumbang dari komoditas Besi dan Baja.
“Dampak ekonomi dari adanya hilirisasi Nikel di Maluku Utara berimplikasi pada terpacunya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang meningkat dengan mencatatkan pertumbuhan dobel digit dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, “ucap samsuddin.
Dirinya mengatakan, bahwa pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tercatat tumbuh 16,79 persen pada tahun 2021, lalu meningkat menjadi 22,94 persen di tahun 2022. Walaupun pada tahun 2023 capaiannya sempat menurun menjadi 20,49 persen.
Tingginya laju pertumbuhan ini dikarenakan adanya peningkatan yang signifikan pada aktivitas 2 sektor utama, yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan sejak tahun 2021 seiring dengan beroperasinya Smelter pengolahan bijih Nikel di beberapa daerah.
Gubernur juga jelaskan, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 dicapai oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 49,07 persen. Dilihat dari struktur perekonomian sebagian besar perekonomian Maluku Utara tahun 2023 didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan yang berkontribusi sebesar 32,31 persen. Disusul oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 20,1 persen.
“Dari sisi yang lain ada persoalan sosial dan lingkungan yang masih memerlukan kajian yang lebih mendalam karena dilihat dari salah satu indikator kesejahteraan seperti angka kemiskinan pada tahun 2023 di kabupaten-kabupaten lokasi Smelter masih menjadi Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar, seperti Kabupaten Halmahera Timur (12,47%), dan Kabupaten Halmahera Tengah (11,44%). Begitupun terkait dampak lingkungan yang harus dikaji lebih mendalam,”ungkap Samsuddin.
Dalam kesempatan tersebut Pj. Gubernur juga menyampaikan atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi bahwa dalam upaya memetakan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari hilirisasi nikel, pada tahun 2024 ini Kedeputian Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi/BKPM melakukan kajian untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan hilirisasi pada komoditas nikel yang telah berjalan.
“Menjadi perhatian kita bersama bahwa saat ini fenomena alam yang mengakibatkan curah hujan besar telah membuat salah satu wilayah yang didalamnya ada pertambangan sedang mengalami banjir besar bahkan karyawan dan masyarakat disekitar lingkar tambang harus mengungsi,” sebut samsuddin.
Samsuddin juga berharap melalui rapat Koordinasi ini diharapkan agar dapat menjadi momentum yang tepat untuk membangun sinergitas bersama untuk pemetaan masalah terkait dalam menganalisa dampak pelaksanaan hilirisasi nikel di Provinsi Maluku Utara dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan.
Pada kesempatan yang sama, Staf khusus bidang reformasi birokrasi Kementrian Investasi (BKPM) RI, M.M. Azhar Lubis menyampaikan, Kedeputian hilirisasi pada tahun 2022 telah menyusun peta jalan hilirisasi investasi untuk pengembangan 21 komoditas, dan pada tahun 2023 ditambah lagi 7 komoditas sehingga menjadi 28 komoditas.
Sesuai dengan peta jalan tersebut, lanjut Azhar, kedeputian hilirisasi kementrian investasi telah mempoyeksikan dihilirisasi ini dibutuhkan investasi US$ 618 sampai dengan tahun 2040, terdiri dari 498 M dari minerba, kemudian 68,3 M dari migas, 51,4 M dari perkebunan, kelautan perikanan dan kehutanan.
“Di tahun 2023 dibidang hilirisasi dan investasi telah menyumbang 375 Triliyun atau 26% dari capaian hilirisasi investasi sebesar 1418 Trilyun,”ungkap Staf Khusus Azhar Lubis.
Ia katakan, 26% itu berasal dari sektor hilirisasi, yakni dari mineral berjumlah 216 Triliyun, terdiri dari nikel 136, bauksit 9,7 Triliyun, dan tembaga 70,5 Triliyun.
Azhar juga mengharapkan partisipasi aktif dari peserta rakerda agar bisa memberikan masukan atau rekokomendasi sehingga bisa memperbaiki yang perlu diperbaiki.
Hadir dalam acara tersebut, Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara, Dr. Hasyim Daeng Barang, Ketua Tim Tenaga Ahli Kajian Hilirisasi Investasi Strategis 2024, Eka Puspitawati, para OPD terkait lingkup Pemprov Malut/ Kabupaten, perwakilan perusahan tambang, KADIN Malut, APNI Malut, HIPMI Malut, serta undangan lainya. (Adm)
