AKSESNEWS.COM, TIDORE – Kepala Daerah harus serius untuk mengendalikan angka inflasi di Daerahnya masing-masing, sehingga Inflasi Daerah terus diatasi. Demikian penegasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Inflasi Daerah Tahun 2023.
Rakor Inflasi ini diikuti oleh Walikota Tidore Kepulauan yang diwakili Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, didampingi Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam dan Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan Saiful Bahri Latif, serta kepala Daerah se Indonesia, secara Virtual di ruang rapat Walikota Tidore, Senin (14/8/2023).
Tito karnavian mengatakan, menurut data BPS tingkat inflasi nasional saat ini sudah berada di posisi yang baik yaitu 3,08 persen (y-o-y) pada bulan Juli lalu.
“namun Kita harus terus kendalikan inflasi ini, jika tidak dikendalikan bisa melonjak lagi ke depannya,saya berharap agar para kepala Daerah jangan pernah bosan untuk mengikuti rakor inflasi ini, sehingga kita dapat mengecek perkembangan inflasi di setiap Daerah.” Tandasnya
Tito Karnavian menambahkan, penurunan tingkat inflasi ini utamanya disebabkan oleh deflasi pada komponen harga bergejolak, sehingga Secara nasional sejumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) turun sekitar 1% dari minggu sebelumnya. Penururnan IPH terjadi di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, serta Jumlah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan yang mengalami kenaikan IPH relatif banyak.
“Komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah kab/kota sampai dengan Minggu Kedua Agustus 2023 adalah Cabai Rawit, Ikan Kembung, Telur Ayam Ras, dan Beras, tak hanya itu, karena terdapat Komoditas penyumbang utama penurunan IPH di sejumlah kab/kota sampai dengan Minggu Kedua Agustus 2023 adalah Daging Ayam Ras, Bawang Merah, Cabaik Merah, dan Udang Basah.” Jelas Tito
Tak lupa, Tito juga mengingatkan kepada seluruh kepala Daerah untuk tetap mewaspadai dampak perubahan iklim El Nino, sehingga diharapkan setiap daerah berkoordinasi dengan Bulog dan BPS untuk mengecek ketersediaan beras dan komoditas apa saja yang naik di masing – masing daerah yang terdampak kekeringan.
Sementara, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, inflasi tertinggi di Pulau Sumatera berada di Kota Gunungsitoli (1,30 persen), Pulau Jawa berada di Kota Surakarta (0,31 persen), Pulau Kalimantan berada di Kota Balikpapan (0,53 persen), Pulau Sulawesi berada di Luwuk (0,73 persen), Pulau Bali-Nusa Tenggara berada di Kabupaten Maumere (0,65 persen), dan Pulau Maluku-Papua berada di Manokwari (1,43 persen).
“Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua Agustus 2023 turun sekitar 1 persen dari minggu sebelumnya, dan penurunan IPH terjadi di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sedangkan jumlah kabupaten/kota di Pulau Kalimantan yang mengalami kenaikan IPH relatif lebih banyak,” jelasnya.
Amalia juga menambahkan, pada minggu kedua Agustus 2023, sebagian besar komoditas pangan mengalami penurunan harga dibandingkan dengan Juli 2023. “Hal ini membuat mayoritas kabupaten/kota mengalami penurunan IPH,” tandasnya (HMS/NT)
