DPRD Malut Gelar Diskusi Pembangunan Ekonomi Maluku Utara

Uncategorized146 views

AKSESNEWS.COM, TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara mengelar kegiatan Forum Diskusi Pembangunan Ekonomi Maluku Utara, Prespektif Regional Maluku Utara, bertempat di Gamalama Ball Room Sahid Ternate, Rabu (31/8/22) kemarin.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Sekprov Malut) dan didukung langsung dari Sekretariat DPRD Provinsi Malut ini juga dihadiri, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas RI, Pungky Sumadi M.Cp, Ph,d, serta Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Malut, Kepala Badan Pusat Statistik Malut.

Iklan Hari Anti Korupsi Sedunia, Kepala Biro BPBJ Provinsi Maluku Utara, Abdul Farid Hasan Iklan Ucapan Hari Anti Korupsi Sedunia, Kepala Dinas PPPA Maluku Utara, Musrifah Alhadar,

“Pada tahun 2021 BPS Malut telah mempublikasikan bahwa Malut sebagai provinsi dengan tingkat ekonomi tertinggi dan mengangkat daerah di mata pusat, namum demikian kita patut untuk terus melakukan pemetaan terhadap pengembangan ekonomi regional melalui upaya-upaya peningkatan sumber perekonomian daerah.

Hal ini disampaikan Sekprov Malut Samsudin A Kadir saat membacakan sambutan Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba.

Disampaikan, persoalan ketenagakerjaan di Malut juga menjadi penting untuk dibicarakan, dengan meningkatnya jumlah perusahan besar yang beroperasi di Malut maka jumlah tenaga kerja juga ikut bertambah seperti perusahan tambang yang merupakan tempat yang paling banyak merekrut tenaga kerja baik lokal, nasional bahkan tenaga kerja asing,”ungkapnya.

Lanjut Sekprov, jaminan kesejahteraan dari perusahan untuk para tenaga kerja sesuai dengan data BPS yakni jumlah angkatan kerja per bulan sampai Februari 2022 sebanyak 634.000 orang. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan dengan bulan Februari 2021 sebanyak 588.300 orang dan tenaga kerja di wilayah pertambangan yang paling banyak sehingga perusahaan perlu diingatkan agar memperhatikan kesejahteraan para pekerja.

Wakil rakyat sebagai perpanjangan tangan rakyat, harus mampu memperhatikan setiap masukan yang berkaitan dengan kebutuhan mereka,”jelas Sekprov.

Pemerintah Pusat melalui Tenaga Kerja RI telah membangun sebuah gedung balai latihan kerja di Ibukota Sofifi dan bahkan pembangunannya sudah mulai rampung, sehingga dengan adanya balai latihan kerja ini, tentunya tidak hanya tenaga kerja dibanding pertambangan saja yang mendapatkan perhatian, namun sudah tentu semua bidang keahlian akan memperoleh bimbingan sehingga bisa memastikan semua sektor ketenagakerjaan terdistribusi dengan baik.

“Saya berharap, dengan Forum Ekonomi Regional hari ini, Pemerintah Daerah maupun DPRD sebagai mandataris rakyat dapat melakukan kajian yang objektif terhadap upaya peningkatan nilai ekonomi di Malut,”harapnya.

Sementara Ketua DPRD Provinsi Malut, Kuntu Daud menyampaikan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan suatu proses perumusan yang terencana dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tataran praksis Malut, pembangunan ekonomi masih bersifat parsial dan sporadis. Masing-masing Kabupaten/Kota belum memperlihatkan sinergitas tentang potensi ekonomi unggulan, salah satu penyebab utama adalah kurang komunikasi dan koordinasinya pemerintah, antara pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga berimplikasi terjadinya praktek ekonomi yang berorentasi ego sektoral dan tidak berbasis regional.

Ia menyampaikan, Pelambatan pertumbuhan ekonomi yang merupakan imbas dari pandemi Covid-19 ikut mempengaruhi terhadap seluruh indikator makro ekonomi yaitu meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga sangat diperlukan strategi kebijakan nasional terhadap penyelenggara pemerintahan khususnya dibidang ketenagakerjaan di Malut.

Forum diskusi yang digelar hari ini adalah sebuah ikhtiar dan pintu masuk untuk menemukan way out dari beberapa persoalan diatas, serta menjadi ajang curhat gagasan dalam menghadapi problem pembangunan ekonomi regional, “jelasnya.

“Kami berharap forum diskusi semacam ini dapat dihelat secara berkelanjutan, karena ini bagian dari sebuah ikhtiar untuk mengefektifkan jaringan komunikasi, koordinasi, koneksi antar semua unsur pemerintah dan juga masyarakat,”harap Kuntu, “harapnya. (*red*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *