AKSENEWS.COM, TERNATE – Gubernur Maluku Utara yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Ir H. Abuhari Hamzah membuka secara resmi rapat koordinasi penguatan organisasi perempuan se-provinsi Maluku Utara.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara pada, Sabtu (3/12/22) di Red Star Convention Hal dan Resto Ternate, mengusung tema “Peran Organisasi Perempuan Sebagai Mitra Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara”.
Ir H. Abuhari Hamzah menyampaikan bahwa
dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia tak bisa dilupakan kalau pergerakan tersebut bukan hanya di dominasi oleh kaum pria saja, namun juga peran serta kaum perempuan.
Peran Perempuan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dapat kita telusuri melalui eksistensi organisasi pergerakan perempuan pada awal abad ke – 20 Masehi.
Abuhari menyampaikan, selama ini banyak di kenal organisasi pergerakan nasional yang di dominasi oleh kaum laki-laki, padahal perempuan juga berperan peran besar terhadap pergerakan nasional untuk kesejahteraan masyarakat khususnya untuk perempuan.
“Perempuan memiliki peran kontribusi yang luar biasa yang tidak dapat di abaikan begitu saja, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada semua perempuan Indonesia, baik kontribusi secara pribadi maupun melalui organisasi untuk melindungi keluarga masyarakat, “katanya.
Seperti halnya seluruh organisasi di Maluku Utara mempunyai tujuan yaitu mewujudkan kesalehan sosial salah satu sasaran yaitu peran wanita dalam pembangunan dengan indikator sasaran indeks Pembangunan Gender mempunyai kesempatan dalam pembangunan, “ujarnya.
Oleh karena itu, Perempuan dan laki-laki harus selalu mendapat akses yang sama, ikut berpartisipasi dan mempunyai kesempatan dalam penetapan keputusan dan dapat menikmati manfaat pembangunan secara bersama-sama.
Tuntutan terhadap Perempuan Indonesia lebih berperan dalam Pembangunan bangsa terus disuarakan agar dapat berdiri sejajar dengan kaum laki-laki di berbagai pembangunan.
Meskipun demikian dalam pelaksanaannya perempuan masih mengalami beberapa permasalahan perempuan di bidang ketenagakerjaan, dimana tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan dan di sisi lain masih tingginya kasus kekerasaan terhadap perempuan juga membutuhkan perhatian berbagai pihak dalam penanganannya.
“Organisasi Perempuan perlu ada untuk penguatan dari fungsi organisasi sendiri dalam melakukan peranan aktif pembangunan mulai dari Bidang Politik, Sosial, Ekonomi, Budaya, Keamanan serta dalam rumah tangga dan lingkungan karena perempuan sendiri sangat dibutuhkan, “ungkapnya.
Kaum perempuan jangan mau hanya hanya jadi penonton. Karen melalui dorongan organisasi perempuan, perempuan bisa menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan mendorong pembangunan di provinsi Maluku Utara.
Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mengajak seluruh Organisasi Perempuan se Provinsi Maluku utara untuk bersama sama bersinergi mewujudkan kesejahteraan perempuan dan menjadi mitra pembangunan dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan perempuan dan anak.
Untuk itu, Saya berharap akan tercipta sinergitas dan harmonisasi hubungan kemitraan antara lembaga organisasi perempuan dalam membangun komitmen bersama dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong Perempuan yang lebih maju dan Mandiri.
Sementara, Kepala Dinas PPPA Maluku Utara, Musrifah Alhadar menyampaikan bahwa kegiatan rakor penguatan organisasi perempuan di Maluku Utara merupakan salah satu bagian dari rangkaian menjelang peringati ibu ke 94 tahun 2022.
“Melalui kegiatan ini diharapkan adanya penguatan terhadap organisasi perempuan di Maluku Utara tentang bagaimana peran perempuan bisa dikedepankan, hal ini agar kesetaraan gender di Maluku Utara bisa terwujudkan, “katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Musrifah menyampaikan bahwa semua organisasi perempuan di Maluku Utara ikut dilibatkan dalam rakor ini, seperti Tim Penggerak PKK Maluku Utara, DWP Maluku Utara dan pemerhati perempuan dan anak serta organisasi perempuan lainnya.
Lanjut Musrifah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian serius untuk diharapkan bisa semua orang perempuan yang terbentuk dapat terdaftar secara resmi di pemerintahan melalui badan Kesbangpol guna dapat mengakses bantuan pemerintah.
Selain itu, dibahas juga terkait dengan penganggaran dari organisasi, dan tadi telah di arahkan ke bantuan hibah pemerintah. Meski begitu, mereka juga meminta dukungan pemerintah dalam hal ini Dinas PPPA maupun instansi terkait untuk bisa menunjang kegiatan organisasi mereka.
Kemudian pada rakor ini juga juga membahas tentang bagaimana peran perempuan didalam melaksanakan program-program kegiatan masing-masing organisasi perempuan sehingga bisa menonjol atua memberikan kontribusi yang optimal.
Menurut Musrifah, dilihat selama ini peran perempuan begitu besar, namun masih berada didalam organisasi yang kecil.
Sementara untuk bidang politik dengan kuota yang di sediakan pemerintah sebesar 30 persen tidak terpenuhi. Karena itu, para organisasi perempuan menginginkan agar kedepannya ada dukungan atau kita sehati agar perempuan bisa mendapat kuota yang disediakan oleh pemerintah baik itu legislatif maupun eksekutif bisa terpenuhi.
Misalnya, kalau dilihat untuk kuota pada bidang Politik tidak memenuhi 30 persen, seperti di kepulauan Sula tidak ada perwakilan perempuan di legislatif.
Kemudian, perempuan didalam struktur organisasi pemerintahan jika dibandingkan dengan laki-laki masih kalah jauh, misalnya di provinsi dari 43 organisasi perangkat daerah hanya 6 atau 7 orang perempuan yang menduduki jabatan eselon dua atau jabatan penentu kebijakan.
Olehnya itu, kita berharap agar bagaimana kedepannya peran perempuan bisa menonjol atau bisa ikut berperan untuk melakukan hal-hal kreatif dan inovatif.
Hadir sebagai narasumber yakni, Ketua komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara, Ishak Nasir, PSW Unkhair Bahran Thaib, Kepala Kesbangpol Maluku Utara Hasbi Pora, dan anggota DPRD Kota Ternate Henny Sutan yang juga selaku tokoh politik perempuan. (*)
