AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Dalam rangka mewujudkan peningkatan Kinerja Pelayanan Publik, Kinerja Birokrasi Pemerintahan, dan Kinerja Efisiensi Kebijakan Publik, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan), saat ini tengah mendorong Smart Governance sebagai salah satu Program Prioritas di tahun 2023 ini.
“Kehadiran Smart Governance sebagai Tata Kelola Kota yang pintar, serta Tata Pamong Pemerintahan Daerah, yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi, ” jelas Kadis Kominfosan Provinsi Malut, Dr. Iksan R. A. Arsad, M.Si, di Sofifi pada Selasa (10/1/2023) kemarin.
Lebih lanjut, Kadis Iksan mengatakan bahwa Smart Governance harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur, yaitu: 1. Pelayanan (service); 2. Birokrasi (bureaucracy); dan 3. Kebijakan (policy).
Menurut Kadis, pihaknya saat ini sedang melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan publik berbasis digital, terutama terus meningkatkan koordinasi/komunikasi dan konsultasi dengan Kementerian Kominfo RI, agar dapat bergabung ke beberapa aplikasi server di Pusat Data Nasional.
“Jadi kita akan mengarahkan ke situ sembari ada beberapa program juga tentang Open Data Maluku Utara yang notabene kita akan berusaha mendapatkan data-data dari kementerian dan lembaga yang memiliki Sistem Informasi yang sudah berjalan,” ungkapnya.
Kadis juga menyampaikan harapannya, agar segera mendapatkan akses dari kementerian/lembaga guna memperoleh data-data penting lainnya yang dibutuhan masyarakat, seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga bisa terintegrasi dengan Open Data Maluku Utara.
“Saat ini kabupaten/kota juga mengalami kesulitan terkait penyajian data dari Kementerian/lembaga, mengingat kita belum memiliki akses. Sementara di sisi lain, dalam konteks rencana induk, sudah ada 6 (enam) kabupaten/kota di Maluku Utara ini sedang membangun Smart Citty, yang masih dalam pendampingan Kementerian Kominfo” papar Kadis.
Ia menambahkan, Program prioritas (Smart Governance) ini juga merupakan program yang akan mengarah ke perwujudan Smart Province yang sedang dalam proses persiapan. (*)
(Diskominfo)
