AKSESNEWS.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) melalui Dinas Koperasi dan UKM melakukan rapat koordinasi bersama Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Kota se-Malut.
Kegiatan yang berlangsung di aula Penginapan Yusmar Sofifi,
Rabu (25/20/22), dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, yang diwakili
Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ir. Sri Haryanti Hatari.
Program Pemberdayaan Koperasi harus terus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh instansi pemerintah secara terpadu dan terintegrasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN). Hasil yang diharapkan dari upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM ditinjau dari segi aspek makro terlihat menunjukkan tanda-tanda perbaikan, “ungkap Sri Haryanti Hatari saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.
Untuk itu, “Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para bupati/walikota atas dukungan yang diberikan melalui Rakor ini, dengan mengirim Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten Kota hadir pada pagi hari ini, “kata Gubernur.
Terkait dengan hal tersebut di atas, pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki fundamental perekonomian nasional yang dilaksanakan oleh masing-masing Instansi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Yang berkaitan dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, hal ini kera berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi (pro growth).
Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job).
Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat.
Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Sesungguhnya upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM hari ini telah menemukan momentum yang tepat, yakni ditandai dengan tingginya komitmen dan dukungan politik masyarakat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional dan domestik.
Prospek kemajuan juga terbuka lebar karena krisis ekonomi yang menimpa Indonesia hampir satu dasawarsa telah sepenuhnya pulih. Kondisi ini juga ditopang stabilitas politik dan keamanan yang relatif aman dan terjaga. Dengan demikian diharapkan akan makin meningkatkan daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat.
Lanjut tulis Gubernur, sesuai dengan Visi Pembangunan Provinsi Malut yaitu “Maluku Utara Sejahtera dan seiring dengan itu, telah terjadi perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agroindustri, yang diharapkan akan dapat memacu dan meningkatkan produktifitas usaha dan investasi bagi usaha koperasi dan UMKM.
Kondisi ini diharapkan akan memacu peluang bagi usaha koperasi dan UMKM terutama di bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri dan industri-industri lainnya sebagai pelaku sub kontraktor yang kuat dan efisien bagi usaha besar.
Demikian pula dukungan perubahan orientasi kebijakan investasi, perdagangan dan industri ke arah industri pedesaan dan industri yang berbasis Sumber Daya Alam, terutama Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Pertambangan dan Pariwisata serta Kerajinan Rakyat, memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UMKM.
Di bidang permodalan, pengembangan potensi masih terbuka lebar, selain telah disalurkannya skema kredit dari Pemerintah, juga tersedia plafon kredit yang besar di lembaga keuangan bank dan non bank.
Disadari, bahwa masih banyak permasalahan yang melilit Koperasi dan UMKM, diantaranya adalah kurang kondusifnya iklim usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk usaha mikro dan kecil, kebijakan aspek informasi, kemitraan, pemberian kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan yang kurang mendukung, serta perlunya peningkatan koordinasi antar instansi terkait.
“Melalui rakor tahun ini, saya berharap ada sebuah lompatan besar untuk mengakhiri permasalahan yang terjadi di masing-masing unit kerja. Kita tidak akan mampu keluar dari persoalan jika rapat hari ini hanya menghadirkan fisik namun tak memberikan kontribusi yang besar untuk mewujudkan visi dan misi Koperasi dan UMKM di wilayah provinsi Malut, “harap Gubernur sembari mengingatkan.
“Selamat mengikuti Rakor ini, kiranya apa yang kita lakukan pada hari ini memberi manfaat dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam mendukung perbaikan kinerja perekonomian kita, “tutup Gubernur.
Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Malut, Wa Zaharia menyampaikan bahwa, tujuan dari rakor ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan singkronisasi program antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Dinas koperasi dan UKM
Kabupaten Kota se Provinsi Malut, “ujarnya.
“Sesuai arahan pak Gubernur, Program pemberdayaan koperasi dan UMKM terus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh instansi pemerintah secara terpadu dan terintegrasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, “ucapnya.
Menurutnya, upaya pemberdayaan ini di tinjau dari aspek makro telah
menunjukan perubahan yang signifikan, sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki fundamental perekonomian nasional yang di laksanakan oleh masing masing instansi sesuai dengan bidang tugasnya, “tutupnya.
Untuk diketahui, Rakor yang berlangsung ini mengahdirkan narasumber yang juga sebagai Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Penganggaran (Bahestikan), Kepala Bappeda Malut. Kemudian untuk peserta dari Dinas Koperasi dan UMKM P
Provinsi beserta jajaran, Kepala dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten dan kota se-Malut. (*)
